Info Delegasi
Pengadilan Tinggi
Logo Pengadilan Negeri Magetan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Magetan

Jl. Karya Dharma No.10, Magetan. Telepon: 0351-895197 - 895196 Faks: 0351-895036

email : [email protected], email delegasi : [email protected], [email protected]

SIPPe - CourtSiSuperLaporPTSP ONLINE


Logo Artikel

PERMOHONAN SURAT KETERANGAN TIDAK PERNAH DIPIDANA

Artikel

Permohonan Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana

Persyaratan Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana

Masyarakat Pencari Keadilan di wilayah Hukum Magetan bisa memperoleh Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana dari Pengadilan Negeri Magetan, dengan melengkapi syarat-syarat sebagai berikut :

  1. Surat permohonan melalui eraTerang dengan masuk ke link https://eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id/masuk
  2. Surat pernyataan (disediakan)
  3. Materai Rp 10.000,-
  4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 1 lembar (Asli Harus Ditunjukkan)
  5. Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari POLRES 1 lembar (Asli Harus Ditunjukkan)
  6. Fotocopy Ijazah terakhir 1 lembar (Asli Harus Ditunjukkan)
  7. Foto berwarna 4x6 (pas photo background warna merah) 2 lembar
  8. Membayar penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp. 10.000,-

Catatan :

       Bagi Pemohon Surat Keterangan yang sudah membuat permohonan di eraTerang harap segera datang ke PTSP Pengadilan Negeri Magetan untuk bisa segera diproses lebih lanjut. Untuk permohonan di eraTerang yang sudah 7 Hari tetapi Pemohon tidak datang maka akan ditolak.


Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPPAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas