1. Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 3 tahun 2012 tentang Biaya Proses Perkara dan Pengelolaan pada Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada di bawahnya ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 30 Oktober 2009 Nomor : W14-U1/4817/HK.02/X/2009 tentang Panjar Biaya Banding ;
2. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atau Jenis penerimaan Negara Bukan pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada di bawahnya ;
3. Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 1/2008 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri ;
4. Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No. 2/2000 tentang perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No. 4/1998 tentang biaya Administrasi ;

1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dalam proses pemeriksaan perkara perdata pada Pengadilan Negeri Magetan, maka perlu dilakukan perubahan / penyesuaian biaya pelaksanaan tugas Jurusita / Jurusita Pengganti ;
2. Bahwa dalam Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Magetan tanggal 04 Januari 2021 Nomor : 01/Pen.KPN/PDT/2021/PN Mgt tentang Panjar Biaya perkara perdata pada Pengadilan Negeri Magetan, ternyata sudah tidak memadai dan perlu dirubah dan ditetapkan kembali dan perlu disesuaikan dengan peraturan yang lebih tinggi

1. Staatsblad 1941 Nomor 44 tentang Reglemen Hukum Acara Perdata Indonesia yang diperbaharui (HIR) ;
2. Undang-undang Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana dirubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan terakhir dirubah lagi dengan Undang-undang N0. 3 Tahun 2009;
4. Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana dirubah dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2004 dan dirubah lagi dengan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 ;
5. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
6. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai
7. Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi Revisi Tahun 1997 tentang Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi ;
8. Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI Tahun 2007 ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada di bawahnya ;
10. Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan ;
11. Peraturan Mahkamah Agung R.I No. 3 tahun 2012 tentang biaya proses pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya ;
12. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I No. 042/SK/VIII/2001 perubahan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I tentang biaya perkara perdata dan TUN yang dimohonkan PK ;
13. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I No. 42/SK/III/2002, perubahan Surat Keputusan Mahkamah Agung R.I Nomor 027A/SK/VI/2000 tentang biaya perkara yang dimohonkan Kasasi;
14. Surat Dirjen Badilum Nomor 44/DJU/HM.02.3/1/2021, Perihal :   Penyesuaian Tarif Bea Materai Di Lingkungan Peradilan Umum

Panjar biaya perkara yang harus dibayar oleh Pemohon / Penggugat tersebut meliputi :

1. Biaya tetap, yang merupakan penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP) sesuai PP No. 5/2019 (seperti pendaftaran gugatan/permohonan/banding/kasasi/PK, redaksi, leges, meterai,relaas panggilan dan pemberitahuan).
2. Biaya tidak tetap, meliputi ATK/Biaya Proses, panggilan jurusita sesuai jarak/radius sesuai lampiran Surat Keputusan ini